Bayangkan Indonesia seperti sebuah keluarga besar dengan banyak usaha—listrik, bank, telekomunikasi, dan transportasi (BUMN).
Selama ini, kalau usaha ini butuh modal, mereka langsung meminta ke Kepala Keluarga (Presiden/APBN). Akibatnya, kas keluarga terpakai, padahal ada beberapa usaha yang sebenarnya bisa lebih mandiri.
Untuk mengatasi ini, keluarga menunjuk “Manajer Keuangan” bernama Danantara, yang mengumpulkan keuntungan usaha keluarga dan mengelolanya agar lebih efisien serta berkembang lebih cepat.
Danantara dirancang sebagai Sovereign Wealth Fund—lembaga yang mengelola kekayaan negara agar terus tumbuh dan memberi manfaat jangka panjang.
Bagaimana caranya?
✅ Danantara mengelola aset dan investasi, bukan operasional usaha sehari-hari.
✅ 99% saham dikelola oleh Danantara, sementara Presiden tetap memegang 1% Saham Dwiwarna untuk kontrol strategis.
✅ Jika usaha butuh modal, mereka harus mengajukan ke Danantara, bukan langsung ke APBN.
Bagaimana pengawasannya?
Kepala Keluarga (Presiden) tetap punya kendali penuh dan bisa mengganti “Manajer Keuangan” jika diperlukan.
Kakak Tertua (Menteri BUMN) mengawasi agar Danantara bekerja sesuai kepentingan nasional.
Dewan Pengawas memastikan Danantara berjalan transparan dan profesional.
Mengapa ini lebih baik?
✅ Usaha lebih mandiri dan tidak bergantung pada Kepala Keluarga (APBN).
✅ Aset dikelola lebih strategis dalam satu Sovereign Wealth Fund yang berorientasi jangka panjang.
✅ Investasi lebih efisien dan menghasilkan keuntungan lebih besar.
✅ Keuangan keluarga (baca: negara) lebih stabil karena ada cadangan dana untuk menutup risiko tanpa mengganggu tabungan utama.
